Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri di Indonesia perlu segera dilakukan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja intelijen dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Restrukturisasi BIN untuk Efektivitas Kerja Intelijen
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri dianggap sebagai langkah penting dalam restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal Darma Putra, pemisahan tersebut akan membantu memperjelas peran dan tugas masing-masing unit, serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit dapat fokus dalam menjalankan fungsinya masing-masing, baik di dalam maupun di luar negeri, dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
Pengawasan Terhadap Lembaga Intelijen Perlu Ditingkatkan
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian penting dalam diskusi ini. Rizal menekankan bahwa saat ini belum ada otoritas yang memiliki kewenangan jelas untuk mengawasi operasi BIN, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan di berbagai aspek, seperti anggaran, operasi, dan regulasi.
Penguatan Peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Nasional
Penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional menjadi fokus dalam diskusi ini. Muhammad Haripin, peneliti dari BRIN, menyoroti pentingnya optimalkan peran BIN untuk menjembatani berbagai lembaga intelijen yang ada dan mengurangi ego sektoral di antara lembaga tersebut. Peran BIN sebagai koordinator intelijen perlu diperjelas dan diperkuat agar koordinasi dapat berjalan lebih baik.
Pengembangan SDM dan Pola Rekrutmen Intelijen
Dalam pengembangan SDM, Haripin menyoroti bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah menunjukkan kemajuan. Namun, perbaikan masih diperlukan, terutama dalam proses rekrutmen yang lebih terbuka dan inklusif. Rekrutmen sebaiknya dilakukan melalui proses silent recruitment dengan kriteria yang lebih beragam, bukan hanya didominasi oleh lulusan dari satu institusi.
Ancaman Eksternal Membutuhkan Intelijen Luar Negeri yang Lebih Kuat
Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Menurutnya, saat ini BIN terlalu fokus pada isu-isu dalam negeri, sementara ancaman dari luar negeri semakin nyata dan dapat mempengaruhi keamanan nasional. Intelijen luar negeri harus diperkuat agar dapat mengatasi potensi ancaman dari luar yang bisa mengganggu stabilitas negara.
Kritik Terhadap Dominasi Militer di Struktur BIN
Erik Purnama, Co-Founder ISDS, mengkritik dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN yang dinilai tidak ideal. Menurutnya, hal ini dapat mempengaruhi profesionalisme lembaga intelijen dan menimbulkan konflik kepentingan. Struktur BIN yang diisi oleh personel militer yang kariernya sudah stagnan berisiko menurunkan efektivitas kerja lembaga intelijen.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Profesionalisme BIN
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, pengawasan yang lebih ketat dan transparan, perbaikan pola rekrutmen, dan pengembangan SDM perlu dilakukan agar struktur kelembagaan BIN lebih inklusif dan bisa merespons ancaman keamanan dengan cepat.
Kesimpulan
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional menjadi fokus dalam restrukturisasi BIN. Dengan pemisahan yang jelas dan pengawasan yang lebih transparan, diharapkan BIN dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional dan menghadapi berbagai tantangan. Restrukturisasi juga diharapkan menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan dapat merespons ancaman yang terus berkembang.
