Majelis Nasional Vietnam telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025. Regulasi ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan mengatur aset kripto dalam kerangka hukum negara. Undang-undang ini mengklasifikasikan aset digital menjadi aset virtual dan aset kripto, namun tidak termasuk instrumen keuangan lainnya seperti sekuritas atau mata uang digital bank sentral (CBDC).
Pemerintah Vietnam sekarang bertanggung jawab menyusun rincian teknis termasuk syarat usaha, klasifikasi aset, dan mekanisme pengawasan untuk kedua kategori tersebut. Regulasi juga menetapkan kewajiban keamanan siber dan pencegahan pencucian uang (AML) sesuai dengan standar internasional, sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Financial Action Task Force (FATF).
Selain itu, UU ini juga mencerminkan ambisi Vietnam untuk menjadi pusat teknologi digital global. Pemerintah memberikan insentif besar bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan infrastruktur digital. Insentif tersebut termasuk keringanan pajak, kemudahan pemanfaatan lahan, dan dukungan riset dan pengembangan (R&D) terutama bagi perusahaan yang fokus pada teknologi inti seperti desain chip dan pusat data berbasis AI.
Pemerintah juga menekankan pentingnya keterampilan digital dengan memasukkan materi tersebut ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan langkah ini, Vietnam menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan UU khusus untuk industri teknologi digital.
