Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyoroti dugaan keterlibatan eks Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat sebagai Komdigi, Budi Arie Setiadi, dalam meminta jatah 50 persen dalam pengamanan situs judi online (judol). Hinca menekankan pentingnya pelacakan dan penyelidikan terhadap kasus ini oleh jaksa untuk memastikan kejelasan dalam proses hukum. Dia menekankan bahwa semua informasi dalam dakwaan harus diungkap dengan baik dalam persidangan.
Menurut Hinca, data yang diungkap dalam persidangan merupakan fakta yang tidak boleh dipertanyakan kebenarannya. Hal ini menunjukkan tanggung jawab jaksa dalam menangani kasus hukum secara profesional. Hinca juga menegaskan bahwa nominal yang diminta oleh Budi Arie terkait jatah cukup besar dan memerlukan klarifikasi yang transparan dari pihak berwenang.
Informasi mengenai permintaan jatah tersebut terungkap dalam surat dakwaan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Budi Arie sendiri telah membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa narasi yang dipresentasikan tidak benar. Budi Arie menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Kominfo, dia aktif dalam memberantas situs judi online sebagai bagian dari tugasnya.Ini menunjukkan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan untuk menyelesaikan kasus ini dengan benar.
