Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan terkait mobil Esemka yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo. Gugatan tersebut terkait dugaan wanprestasi dalam proyek mobil Esemka. Jokowi mengungkapkan bahwa dia tidak melihat masalah dengan adanya gugatan karena Indonesia adalah negara hukum. Ia juga telah mengalokasikan tim kuasa hukum untuk menangani kasus ini.
Meskipun jadwal sidang perdana dijadwalkan pada 24 April 2025, Jokowi belum memutuskan apakah dia akan hadir langsung atau diwakilkan oleh pengacara. Terkait dengan tudingan bahwa mobil Esemka tidak diproduksi massal, Jokowi menjelaskan bahwa pabrik Esemka dimiliki oleh swasta. Peran pemerintah, khususnya saat dia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, hanya sebatas mendorong siswa SMK dan teknisi otomotif untuk berkreativitas.
Jokowi menegaskan bahwa sektor otomotif memiliki tantangan yang kompleks termasuk persaingan harga, pemasaran, dan layanan purna jual. Dia berharap mobil Esemka dapat tumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, namun menyadari bahwa persaingan di dunia otomotif tidaklah mudah. Terlepas dari itu, Jokowi mengatakan bahwa perkembangan mobil Esemka sepenuhnya diurus oleh sektor swasta dan bukan ranah pemerintah. Dia meyakini bahwa melibatkan swasta adalah langkah yang tepat untuk memajukan industri otomotif di Indonesia.
