Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengungkapkan bahwa beberapa kebijakan kontroversial Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat membahayakan reputasi dan posisi Presiden Prabowo Subianto di mata publik. Dalam pandangannya, posisi Menteri ESDM sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam demi keberlanjutan energi nasional. Yusri menyoroti bahwa kebijakan yang diambil tanpa dasar kajian akademik yang memadai dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kebijakan Presiden Prabowo di sektor energi.
Contoh kebijakan kontroversial yang diungkapkan Yusri termasuk upaya meningkatkan lifting nasional dengan kebijakan yang mudah membingungkan investor asing. Selain itu, rencana hilirisasi LPG yang diusung Bahlil dinilai tidak sesuai dengan kondisi gas di Indonesia. Produksi LPG nasional yang terbatas berbanding terbalik dengan konsumsi, menyebabkan impor yang signifikan setiap tahunnya.
Yusri juga menyoroti rencana pembangunan kilang minyak dan DME oleh Bahlil, yang diprediksi sulit mendapat dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional. Selain itu, kebijakan menghentikan penugasan PT PGN Tbk dengan pertimbangan yang tidak jelas menuai kritik dari pihak terkait. Semua tindakan kontroversial Menteri ESDM ini menimbulkan pertanyaan apakah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam menghadapi hal ini, Yusri menyarankan agar posisi Menteri ESDM sebaiknya dicopot dan digeser ke posisi lain, serta harus ada reshuffle kabinet Merah Putih agar kebijakan energi negara dapat lebih terfokus dan baik. Kritik konstruktif Yusri terhadap kebijakan Bahlil merupakan bagian dari kepeduliannya terhadap keberlanjutan energi nasional dan kemajuan bangsa Indonesia.
