Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terkait kasus minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Erick menegaskan pentingnya menjaga proses hukum dan bersinergi dengan Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Penunjukan pelaksana tugas (plt) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga masih akan melalui konsultasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Riva Siahaan merupakan salah satu tersangka dalam kasus skandal korupsi impor minyak mentah dan produk kilang di anak perusahaan PT Pertamina. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp193,7 triliun selama periode 2018-2023, dimana penyidik mulai menangani kasus minyak mentah sejak Oktober 2024. Penegakan hukum yang transparan dan kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kejaksaan Agung menjadi prioritas dalam upaya membersihkan BUMN dari kasus korupsi yang merugikan negara.
Kasus Korupsi Minyak Mentah: Sinyal Erick Thohir kepada Kejagung
