Ahmad Nur Hidayat (ANH), seorang Pengamat Kebijakan Publik dari UPN Veteran-Jakarta, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap efisiensi anggaran yang berdampak pada kinerja kementerian dan lembaga negara. ANH menyoroti bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan secara sembrono dapat berisiko besar terhadap kinerja lembaga tersebut. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kekacauan terutama dalam penyelenggaraan layanan publik.
Pemotongan anggaran yang drastis terhadap kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berdampak pada penghentian proyek-proyek infrastruktur vital. ANH juga menunjukkan bahwa pemotongan anggaran di lembaga strategis seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah melemahkan kapasitas BMKG dalam memberikan peringatan dini bencana, meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.
Meskipun kebijakan efisiensi anggaran memiliki beberapa aspek positif seperti pengurangan pemborosan, ANH menegaskan bahwa tanpa perencanaan dan eksekusi yang cermat, dampak negatifnya dapat jauh lebih besar dan merugikan rakyat secara langsung. ANH menggarisbawahi perlunya pengawasan yang ketat terhadap anggaran yang telah dipotong untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Langkah-langkah seperti penguatan pengawasan internal, transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta masyarakat sipil dan media merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
