Prabowo Subianto Reveals Reason for Establishing the Poverty Alleviation Acceleration Agency: “Challenges Must Be Addressed Immediately”

by -386 Views

Jakarta – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan pertama Kabinet “Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (23/10). Selama pertemuan, Prabowo menjelaskan alasan di balik pembentukan Badan Pemercepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Menurut Prabowo, badan tersebut didirikan untuk memastikan bahwa tantangan-tantangan yang ada dapat segera diatasi.

“Bukan karena saya ingin ikut campur dalam pekerjaan kementerian-kementerian—tidak. Saya ingin membantu. Di mana pun ada hambatan, di mana pun ada kesulitan, kita harus segera mengatasi. Mari kita jujur, birokrasi kita terkenal rumit dan lambat,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Badan Pemercepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas untuk mempelajari dan memantau semua program perlindungan sosial dan distribusi bantuan untuk memastikan bahwa mereka mencapai efektif ke segmen masyarakat yang paling membutuhkan.

“Badan ini akan mempelajari dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan bahwa mereka ditargetkan dengan benar kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” tambah Prabowo.

Prabowo telah menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Pemercepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam wawancara sebelumnya dengan para wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberinya mandat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak mungkin selama periode 2024-2029.

“Semua masalah yang berkaitan dengan kemiskinan harus dikurangi secara drastis dalam lima tahun mendatang, dan itu adalah tanggung jawab dari badan yang kami pimpin,” kata Budiman pada hari Selasa (22/10).

Budiman menjelaskan bahwa badan tersebut akan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.

Dengan koordinasi ini, Budiman percaya bahwa mereka akan memperoleh data yang valid, objektif, dan dinamis untuk menjadi panduan dalam upaya mereka. (RR)

Source link