JAKARTA, Waspada.co.id – Adik Kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memastikan pemerintahan berikutnya tidak akan menambah porsi utang secara mendadak.
“Karena saya sering di salah kutip oleh media asing, termasuk media nasional, Pak Prabowo tidak akan naikkan. Dia tidak akan tambahkan utang nasional kita secara mendadak. Tidak ada drastis,” ujarnya di Menara Kadin, Senin (7/10/2024).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB masih diambang batas ideal. Sebab angkanya tidak sampai 40% terhadap PDB Nasional, sekaligus dianggap masih dalam batas rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
Hashim menyebutkan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara, misalnya seperti Malaysia yang memiliki utang 61% dari GDP, Filipina 57%, ataupun Thailand yang memiliki rasio utang 54%. “Kita harus berbangga, ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah,” kata Hashim.
Sehingga dengan rasio utang Indonesia yang masih berada di bawah 40% per 2023 lalu, maka menurut Hashim masih ada ruang yang ideal untuk menambah utang baru. Sebab batas rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang sebesar 60% dari, alias punya ruang 20% jika Prabowo mau menambah utang baru.
Pada kesempatan tersebut, Hashim memaparkan salah satu strategi untuk menekan penggunaan utang selama pemerintahan Prabowo mendatang dengan cara menambal ‘kebocoran’ pajak. Alias mengejar wajib pajak untuk taat melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.
Sehingga dengan menambal kebocoran tersebut, atau mengoptimalkan pendapatan negara lewat pajak. Pembiayaan terhadap program-program atau pembangunan bisa ditanggung lewat kapasitas fiskal negara tanpa harus berhutang.
“Maka ide kita, kita menutup kebocoran-kebocoran, kan revenue negara akan masuk. Terus kita bisa tambah, mungkin setiap tahun mungkin kita tambah 1-2% (pendapatan negara). So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak,” pungkasnya.
Sekedar informasi, pada awal kepemimpinan Jokowi, rasio utang berada di sekitar 24% dari PDB. Namun, akibat pandemi COVID-19 dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat drastis untuk stimulus ekonomi, rasio utang sempat melonjak hingga 40,85% pada tahun 2021. Meski begitu, pemerintah berhasil menurunkan rasio utang menjadi sekitar 39% pada tahun 2023.
Adapun utang pemerintah pusat pada tahun 2014 berada di kisaran Rp2.600 triliun. Angka ini terus meningkat, dan pada tahun 2023 utang pemerintah mencapai lebih dari Rp7.800 triliun. Peningkatan ini diiringi dengan berbagai proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek pembangunan ibu kota baru (IKN). (okezone.com)
