Jakarta, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah adanya aliran dana kasus korupsi suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang mengalir ke partainya.
Ia juga membantah pertanyaan mengenai aliran dana tersebut oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksanya selama 4,5 jam.
“Kami tidak pernah membicarakan dana, partai mempunyai fungsi aspirasi dalam menyerap aspirasi masyarakat, karena anggota dewan memiliki tugas representasi dan fungsi aspirasi yang biasa dilakukan,” ujar Hasto kepada awak media setelah diperiksa tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Hasto juga menyangkal keterlibatannya dalam sejumlah proyek yang berkaitan dengan rasuah di DJKA Kemenhub, serta aliran dana kasus korupsi DJKA yang digunakan untuk kegiatan kampanye, seperti operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Amin di Pilpres 2019 yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
“Saya tidak pernah memerintahkan pertemuan terkait urusan proyek tertentu. Saya tidak melakukan hal tersebut, semua klarifikasi telah diberikan dengan baik dan tidak ada urusan dana yang diberikan kepada partai,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa tim penyidik mengajukan 21 pertanyaan kepadanya terkait komunikasinya dengan para tersangka proyek DJKA Kemenhub, salah satunya adalah mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi (HNO).
“Saya menyatakan bahwa saya tidak memiliki handphone yang dimaksud (Harno) dan tidak pernah berkomunikasi secara intens,” katanya. (wol/inilah/ags/d2)