Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Kami sudah menyampaikan kepada presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini komitmen yang sama yang sudah kita sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen terhadap defisit di bawah 3%,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjaga defisit APBN berada dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran yang disepakati,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan terhadap defisit APBN juga membantah kabar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“RUU APBN 2025 sedang dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi terus dilakukan dengan tim Presiden terpilih untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kita susun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” ujarnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memenuhi target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 yang akan datang.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target yang akan direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” kata Thomas.