Tantangan dan Harapan Sektor ESDM Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

by -169 Views

Penetapan Pasangan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 dan 03.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pilpres sebanyak 164.227.475 suara. Pengucapan sumpah/janji presiden direncanakan akan dilakukan pada Minggu 20 Oktober 2024 di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029.

Dalam konteks dinamika politik yang menghangat menjelang pengucapan sumpah presiden, salah satu perhatian utama adalah mengenai arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah nama diisukan akan menjadi menteri atau wakil menteri untuk memimpin kementerian yang ada. Dalam hal ini, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjadi sangat penting mengingat peran strategisnya dalam era transisi energi saat ini.

Prabowo dalam pidatonya di Qatar Economic Forum pada 15 April 2024, menyatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 2-3 tahun pertama pemerintahannya. Hal ini menuntut kementerian ESDM untuk menyusun kebijakan yang mendukung target tersebut. Salah satu tantangan utama di sektor ESDM adalah dalam bidang minyak bumi, energi baru dan terbarukan, serta hilirisasi hasil tambang.

Dalam konteks minyak bumi, lifting minyak terus menurun dan target lifting yang belum tercapai merupakan kendala besar. Investasi di sektor hulu migas juga perlu diperbanyak untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Di bidang energi baru dan terbarukan, pengembangan potensi EBT masih rendah dan perlu ditingkatkan mengingat komitmen Indonesia mencapai net zero emissions. PLN dan Kementerian ESDM telah menyelaraskan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan RUPTL untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT.

Sejumlah penelitian menunjukkan perlunya diversifikasi sumber energi, termasuk penggunaan pelet kayu dan bahan bakar alternatif lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Pemerintah perlu melakukan langkah konkret dalam mengoptimalkan pengembangan EBT dan mengurangi penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik. Semua tantangan ini menjadi agenda penting bagi kementerian ESDM di era pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang ambisius.

Source link