Masa depan Indonesia yang Emas
Selain delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia yang Emas pada tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili pijakan-pijakan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat maupun jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita, membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air merupakan kebutuhan mendasar bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program agropolitan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Ditetapkan target tambahan minimal 4 juta hektar area panen tanaman hingga tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, diasumsikan semuanya berupa sawah padi, maka akan terjadi penambahan 20 juta ton padi (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan yield 50%). Di bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan aviasi biodiesel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik mikrohidro, energi angin, energi laut, energi surya, dan geothermal. Hingga tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi yang wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya perbaikan signifikan terhadap kemampuan lembaga penerimaan negara, seiring dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Dalam hal ini, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan koleksi penerimaan dalam negeri. Pembentukan Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memusnahkan Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan kekayaan tetapi juga mencerminkan akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga adalah akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial lainnya, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, memusnahkan kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan utama.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit sosial yang sangat merugikan baik produktivitas individu maupun kesejahteraan bersama. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, tugas pemerintah adalah menyegel setiap kesempatan penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti kemajuan di bidang ini. Dengan demikian, tujuan kami adalah mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi adalah penting untuk mendorong otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mengembangkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pemeliharaannya menjaga warisan berharga kita. Mendirikan dana warisan budaya memastikan pemeliharaan budaya kita secara berkelanjutan. Program-program yang bertujuan untuk melestarikan budaya, mengembangkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Membangun ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses kepada nutrisi yang baik.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional Serta Menjaga Hubungan Internasional yang Konduktif
Kemakmuran dan kehidupan damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan memperoleh penghargaan dalam hubungan internasional yang mulia.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam usaha pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk serta meningkatkan pengelolaan berkelanjutan atas tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung kepada Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida secara signifikan mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Higienis bagi Masyarakat Desa/Kota yang Membutuhkan
Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang proper bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di area perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Keadilan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibukota Nusantara (IKN) dan Kota-kota Inovatif, Karakteristik, Independen
Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi yang merata dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah krusial dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
