JAKARTA, Waspada.co.id – Untuk menghindari politisasi dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), perlu adanya pengawasan ketat dalam proses penyalurannya kepada masyarakat.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menyampaikan bahwa pengawasan menjadi solusi untuk mencegah politisasi bansos tanpa menghentikan penyalurannya, karena bansos merupakan hak rakyat. Adanya pengawasan yang ketat dari seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik diharapkan dapat mencegah celah bagi siapa pun yang ingin memainkan atau mempolitisasi bansos.
Politikus PDIP, Guntur Romli juga menilai adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Dia menyatakan bahwa bansos adalah bantuan negara yang diberikan kepada mereka yang berhak dan menggunakan uang negara.
Cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat ditunda hingga pelaksanaan pemilu. Namun, ia menegaskan bahwa penundaan tersebut harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.
Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Sudirman Said, juga mengingatkan bahwa jika bansos digunakan sebagai alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi. Menurutnya, penggunaan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu dapat masuk dalam kategori korupsi.
Artikel ini disadur dari Waspada.co.id.
