JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang dianggap lebih kompleks.
“Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap. Memang pemilu 2024 ini sangat kompleks. Ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, dikutip Senin (1/1).
Presiden menilai kompleksitas pemilu 2024 tersebut di antaranya terlihat dari jumlah peserta yang terdiri atas lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pesta demokrasi tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
“Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Kepala Negara mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Presiden menyebut semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.
“Kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” tegas Jokowi.
Dia menambahkan, pemangku kepentingan harus memperhatikan hal-hal yang kecil secara detail, sebab kelalaian teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu,” katanya.
Di tengah era digital, Presiden turut mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.
“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” tuturnya.
Mengenai hak pilih setiap warga negara, Presiden Jokowi meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa diskriminasi. Presiden pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.
“Jangan percaya yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” tutur Jokowi. (wol/bloomberg/pel/d2)
