Jakarta, Waspada.co.id – Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar jajarannya tetap netral meskipun saat ini dia sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden.
Mahfud meminta seluruh jajaran tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh urusan politik. Dia juga meminta agar seluruh pegawai Kemenko Polhukam tidak ikut-ikutan mendukung.
Bagi Mahfud, apakah jajaran Kemenko mendukung dirinya atau tidak adalah ranah pribadi dan tidak perlu dibawa-bawa ke lingkungan kerja. Apalagi terlibat dalam kampanye.
“Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah,” kata Mahfud dalam apel di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (20/10).
Mahfud memastikan bahwa dia akan memisahkan kepentingan dirinya sebagai calon Wakil Presiden dengan posisinya sebagai Menko Polhukam.
Seluruh pekerjaan yang sedang berlangsung di Kemenko Polhukam akan selesai hingga akhir masa jabatan Mahfud sebagai Menko Polhukam.
“Urusan calon Wakil Presiden adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itulah yang akan dilanjutkan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral,” ujar Mahfud, dikutip dari tayangan KompasTV.
Lebih lanjut, Mahfud juga meminta agar fasilitas kantor tidak digunakan untuk mendukung atau menjatuhkan pasangan tertentu. Termasuk juga meminta agar tidak menggalang kekuatan untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Mahfud tidak ingin di masa depan, Kemenko Polhukam dianggap sebagai kementerian yang memberikan fasilitas untuk memenangkan atau melawan peserta pemilu, baik itu di Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.
“Etika dan moral politik kita harus berdasarkan budaya Indonesia. Tidak boleh ikut dalam politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita adalah politik kebangsaan, sedangkan politik elektoral itu urusan saya di luar kantor,” kata Mahfud.
“Jangan sampai nanti ada berita bahwa ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik itu untuk pemilihan presiden, legislatif, maupun urusan kepala daerah,” tandasnya. (wol/ryan/d2)
